Semua Berita

Fungsional Penata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Mempawah menjadi Narasumber Diskusi Nasional IAP Talks

Sekretariat PBG memberi advice planning ke PT. Unicoco Industries

Kegiatan Safari Ramadhan di Lingkungan Pemkab Mempawah

Kegiatan peninjauan lapangan perumahan dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi kondisi eksisting kawasan

Pemerintah Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat kembali menghadirkan inovasi terbaru atau aksi perubahan dari ide gagasan para pejabat administratornya. Bertempat di Gedung Mempawah Command Center, Penjabat (Pj.) Bupati Mempawah, Ismail me-launching sebuah inovasi terbaru melalui optimalisasi Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Mempawah berbasis Geospatial Artificial Intelligence (GeoAI)

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan keseimbangan antara lingkungan alam, lingkungan buatan, dan kebutuhan manusia. Hal ini dapat dicapai melalui keterpaduan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta perlindungan fungsi ruang dari dampak negatif lingkungan

Sekolah Unggul Garuda merupakan salahsatu Program Strategis Nasional pada Sektor Pendidikan Unggulan berbasis Riset Sains dan Teknologi dengan sentuhan Kearifan Lokal. Kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (DIKTISAINTEK) Republik Indonesia, Stella Christie, beserta rombongannya telah meninjau beberapa lokasi rencana pembangunan Sekolah Unggul Garuda di Kabupaten Mempawah, Rabu (10/9/2025). Peninjauan lapangan ini juga didampingi oleh Sekda Kalbar Harisson, Bupati Mempaw

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam seperti tanah, air, dan segala isinya adalah milik negara dan pengelolaannya harus ditujukan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ini berarti negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasinya demi kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip-prinsip keadilan